Ekonomi Pasar Bebas dan Politik Perberasan Nasional

(PolitiQ --- No. 4)

“Pemerintah akan bersikap terbuka dalam penetapan kebijakan pangan dan tidak akan terpaku dalam ideologi yang menutup semua keran impor atau ekspor,” demikian pernyataan Menko Perekonomian Boediono (Kompas, 30 / 12 / 2006). Ditambahkan, Indonesia akan mengekspor beras pada saat pasokan berlebih dan akan mengimpor jika stok di dalam negeri menipis.

Forum SPTN mencatat, komponen biaya terbesar dalam budidaya padi terletak pada harga bibit, sementara untuk pupuk hanya berkisar di bawah 20 persen. Nah, dalam era bioteknologi (transgenic technology) dan globalisasi kini, bukankah peluang pengusahaan pembibitan itu akan lebih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dunia (multinational corporations atau transnational corporations --- MNCs / TNCs) yang didukung oleh pusat-pusat riset bioteknologi yang mereka miliki, dan olehkarenanya merekalah yang akan meraih keuntungan terbesar?

Kemudian, dengan terus berlanjutnya defisit pasokan gas pada industri-industri pupuk kita (seperti PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim), bukankah itu akan semakin memperberat petani karena akan terus terjadi kenaikan harga pupuk? Di tambah lagi dengan rusaknya infrastruktur irigasi akibat banjir pada musim hujan seperti saat ini, dan mengeringnya sungai-sungai serta bendungan untuk irigasi (akibat illegal logging) pada musim kemarau nanti, membuat kita bertanya-tanya tentang relevansi pernyataan Boediono perihal kemungkinan mengekspor beras (secara nasional). Bukankah pernyataan seperti itu rawan terperangkap dalam politisasi bahasa, seperti sering dipraktikkan oleh rezim Orde Baru di masa lalu? Akal sehat kita masih bisa menerima kalau dikatakan bahwa Indonesia akan mampu memenuhi sendiri kebutuhan berasnya jika didukung oleh kebijakan politik perberasan yang pro-petani (pro-rakyat). Salah satu buktinya adalah ditolaknya beras impor pada beberapa daerah karena kelebihan stok yang dihasilkan petani lokal. Boediono bisa saja memberikan contoh China dan Jepang yang masih tetap mengimpor beras untuk mengamankan pangannya; dan bahwa mempermasalahkan ekspor atau impor beras dalam era globalalisasi ini adalah membuang energi.

Kita yakin Boediono paham betul bahwa kebijakan impor beras oleh China dan Jepang itu (kalaupun benar) merupakan salah satu dari mata-rantai kebijakan pembangunan komprehensif kedua negara tersebut. Artinya, bukankah lebih fair jika Boediono juga mengungkapkan katup-katup pengaman yang telah diciptakan China dan Jepang dalam rangka meredam turbulensi ekonomi yang ditimbulkan oleh serbuan pasar bebas? Sekadar secuil contoh, China tetap mempertahankan BUMN-BUMN strategis yang berjumlah ribuan seraya terus memperbaiki dan memberdayakan kinerjanya. Dan yang paling penting, China tetap mengandalkan ketangguhan sektor riil sehingga stabilitas finansial yang dicapai menapak pada fundamental yang lebih kokoh. Karenanya, kalaupun mereka mengimpor beras, “kedaulatan pangan” mereka tetap terjaga karena antara lain ditopang oleh “kedaulatan finansial”.

Bagaimana dengan Indonesia? Bukankah kondisi finansial kita terus dibiarkan untuk dipermainkan oleh invisible hand para spekulan atau makelar yang ditopang oleh kelompok fundamentalis teknokrasi pasar (bebas)? Padahal kita telah sepakat bahwa Indonesia harus dibentuk dan dibangun berdasarkan ciri dan jati dirinya yang khas, dan oleh karenanya tidak dibiarkan terbentuk sebagai efek sampingan --- apalagi anak sah --- dari kinerja ekonomi pasar bebas (globalisasi liberal)? Kalaupun globalisasi (ekonomi pasar bebas) itu tidak bisa kita hindari --- apalagi kita telah menandatangani Agreement on TRIMs (Agreement on Trade Related Investment Measures --- yang mencakup GATT dan WTO) --- bukankah lebih elok dan bermartabat jika kita bisa memanfaatkannya untuk menopang terwujudnya cita-cita nasional serta amanat penderitaan rakyat, dan bukan sebaliknya membiarkan punggung kita ditunggangi atau diseterika oleh makhluk kadal yang bernama “globalisasi” atau “neoliberal” itu? Dan yang terpenting, untuk menghadapi kadal, bukankah lebih tepat menggunakan strategi buaya tanpa harus menjadi buaya, apalagi “buaya darat”? [**]

_______________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL. Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.

Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus DIGITAL No. 5 / Tahun Ke-1, 3 Januari 2007 (DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).