Rabu, 06 Februari 2008

Otonomi Daerah dan Pilkada di Sulawesi Selatan

(PolitiQ --- No. 9)

M

enanggapi kekisruhan atau sengketa hasil Pilkada Sulawesi Selatan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan pemilihan ulang kepala daerah (gubernur) di Kabupaten Bantaeng, Bone, Gowa, dan Tana Toraja, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah mengungkapkan dibutuhkan eksaminasi publik untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang muncul atas putusan MA itu (Kompas, 24 / 12 / 2007).

Kita mau tanya, mengapa nanti pada tahap eksaminasi, publik baru dilibatkan? Jika pengambilan keputusan didasarkan pada peraturan atau perundang-undangan, bukankah sudah jamak di negeri ini bahwa minim sekali publik dilibatkan dalam penyusunan suatu rancangan undang-undang (RUU), mulai dari penilaian urgen tidaknya sebuah RUU diajukan, proses penyusunan atau sekadar pemantauan (penilaian) naskah akademis hingga uji sahih dan pengesahan atau penetapannya.

Masyarakat umum pun kurang mengetahui di mana naskah sebuah RUU bisa diakses dengan mudah sehingga hak mereka untuk urun rembug atau terlibat aktif dalam penyusunan sebuah RUU tidak terkebiri. Bukankah semua model distortif seperti itu merupakan derivatif dari paradigma politik elitis yang sering kali dikemas dengan berbagai topeng yuridis formal legalistik prosedural?

***

SULIT dipungkiri, intervensi Mahkamah Agung (MA) atas hasil Pilkada Sulsel merupakan salah satu proyeksi tegas dari sistem birokrasi politik sentralistik yang titik episentrumnya berada di Jakarta. Sayangnya, hingga kini, belum ada visi jelas tentang reformasi birokrasi kita, padahal di situlah letak utama kekusutan aneka persoalan yang menyergap bangsa ini, seperti antara lain diperlihatkan dalam kekisruhan hasil Pilkada Sulsel itu. Kalaupun ada reformasi birokrasi, itu baru sebatas dipahami sekadar “menaikkan gaji” para birokrat dengan alasan agar tidak tergiur melakukan perbuatan koruptif.

***

SEORANG politisi propemerintah berujar, putusan MA terkait dengan hasil pilkada Sulsel murni persoalan yuridis (hukum), dan jangan dikait-kaitkan dengan domain politik. Agaknya politisi yang mulia ini sedang memainkan kartu decoupling strategy. Tetapi, bagaimana mungkin kartu seperti itu efektif bila publik menilai dalam pemilihan Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) --- Antasari Azhar --- saja kental sekali aroma politiknya.

Bukankah dalam dunia yang canggih atau akal-akalan seperti saat ini parsialitas merupakan barang rongsokan yang patut ditumpuk dalam keranjang sampah pemikiran? Tetapi, dengan konsisten berpijak pada prinsip keseimbangan (the couple existence), kita pun layak menggarisbawahi bahwa penggunaan prosedur hukum semata dalam menyoroti sebuah masalah rawan terjebak pada ketidakadilan. Dalam penyelesaian kasus lumpur panas Lapindo, misalnya, masalah dianggap selesai secara hukum ketika tanah warga yang terendam lumpur dibeli oleh Lapindo. Padahal, ada kerugian sosiologis, kultural, psikologis, dan batiniah yang tidak terbayar dalam proses (atau akad) jual beli tanah itu.

***

SULSEL memang ibarat magnet yang memiliki daya tarik khas, bukan saja karena kekayaan alam dan kulturalnya yang besar, tetapi juga karena Selat Makassar --- bersama-sama Selat Malaka dan Selat Lombok --- merupakan jalur laut (sea line) yang sudah diratifikasi dalam Konvensi Hukum Laut Internasional. Dan jangan lupa, dua daerah yang masuk dalam tujuh daerah yang tergabung dalam Zona Ekonomi Khusus (ZEK) --- yang disepakati oleh Pemerintah RI dan Singapura beberapa saat lalu --- terletak di Selat Makassar, yaitu Pare-Pare dan Kalimantan Timur (Samarinda).

Dalam hubungan itu, menarik kita simak pendapat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) KH Hasyim Muzadi dalam seminar “Tahun 2008 Tanpa Kekerasan, Bersama Dalam Damai”, bahwa salah satu cara untuk mengatasi konflik adalah dengan memahami penyebabnya, yaitu kondisi global, nasional, dan kesadaran berbangsa yang terus menurun (Kompas, 4 / 1 / 2007). Hasyim mencontohkan, kondisi global terutama dipicu oleh invasi Amerika Serikat di Irak, di mana peristiwa itu membuat terorisme menyebar ke mana-mana.

Namun, bagi kita, terkait dengan konflik pasca pilkada di Sulsel, patut dipertanyakan adakah itu memiliki hubungan dengan implementasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UU PM) kontoversial yang disetujui DPR pada 29 Maret 2007 lalu? Bukan apa-apa, berdasarkan kajian komprehensif, UU PM itu diduga kuat merupakan instrumen peretas jalan bagi penguatan kesepakatan Agreement on TRIMs (Agreement on Trade Related Investment Measures), yang juga menyatu dengan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan WTO (World Trade Organization). Sekadar tahu saja, banyak pemikir internasional berpendapat bahwa Agreement on TRIMs merupakan instrumen politik ekonomi neoliberalisme yang dimandori oleh Amerika Serikat. Dunia memang semakin sempit. Tapi tugas kita semua untuk tidak terjebak seperti katak dalam tempurung atau ikan dalam aquarium.

Dalam sebuah pilkada bisa saja muncul katak-katak yang saling adu kuat melompat meski tanpa sadar kepalanya terbentur dinding bagian dalam tempurung. Yang memprihatinkan lagi, keadaan demikian semakin diperburuk oleh sejumlah pemodal dalam pilkada, seperti yang dikhawatirkan oleh Hasyim Muzadi. [**]

Jakarta, 6 / 1 / 2008.

_____________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com) dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL.

(DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).

Terjangan Gelombang di Pantura

(PolitiQ --- No. 8)

G

elombang pasang yang terjadi di Jakarta Utara, Bekasi (Jawa Barat), serta Lamongan dan Sidoarjo (Jawa Timur) pada hari Minggu (23 / 12 / 2007) silam semakin memperpanjang daftar nestapa rakyat di negeri ini.

Para peneliti boleh saja berteori muluk, meluasnya gelombang pasang disebabkan berbagai faktor seperti efek pemanasan global (global warming) atau pun sebagai akibat dari siklus Bulan tiap 18,6 tahun; dan bahwa gelombang pasang akan surut seiring dengan melemahnya gaya tarik Bulan terhadap Bumi.

Tak usah dululah kita muluk berpikir dengan paradigma struktural globalistik karena bukan saja hingga kini Amerika Serikat belum juga menandatangani Protokol Kyoto, tapi konsistensi atau komitmen negara-negara maju lainnya yang sudah menandatangani protokol tersebut --- untuk menaati kesepakatan --- masih patut dipertanyakan.

Bagi warga Jakarta Utara sederhana saja. Mereka hanya mau mempertanyakan kembali tanggung jawab pemerintah memenuhi permintaan mereka sejak tahun 1996 untuk memperbaiki tanggul agar mampu menahan gelombang pasang (Kompas, 24 / 12 / 2007). Bukankah pengabaian permintaan seperti itu dapat dikategorikan sebagai arogansi birokrasi, apalagi permintaan tersebut lebih bernilai “defensif pasif” yang dapat diterjemahkan sebagai refleksi dari ketidakberdayaan warga masyarakat di kawasan itu? Bukankah masyarakat kita sudah sedemikian pasrah menghadapi tekanan ideologi pembangunanisme (developmentalism) sehingga --- tak ada jalan lain --- mereka terpaksa merelakan penebangan hutan bakau di kawasan pesisir yang ditindaklanjuti dengan reklamasi pantai lengkap dengan sejumlah dokumen pengabsahan, misalnya saja analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Memang betul mekanisme kerja otak warga tidak akan mampu menganalisis persoalan demikian, apalagi jika dokumen-dokumen seperti itu dilengkapi dengan sejumlah tabel, grafik, ataupun hasil laboratorium yang dikerjakan oleh para pakar yang dibayar mahal. Namun, bukankah otak pas-pasan pun akan mudah memahami bahwa seandainya hutan bakau tidak dibabat dan tidak dilakukan reklamasi di pesisir Jakarta Utara pastilah risiko gelombang pasang pantai akan bisa diminimalisir.

Bukankah reklamasi tersebut dapat dipandang sebagai salah satu dampak dari sentralisme pembangunan yang berpusat di Jakarta (di Pusat)? Lalu, mana daya greget UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen distributif beban pembangunan yang bertumpu di Pusat? Tentu saja, nilai esensial dari penguatan Otonomi Daerah itu haruslah koordinatif sehingga tidak malah memunculkan “raja-raja kecil” di daerah yang sulit terjamah hukum. [**]

Jakarta, 6 / 1 / 2008.

_____________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com) dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL.

(DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).

Bencana Akibat Gelombang Laut dan Ideologi Neoliberal

(PolitiQ --- No. 7)

N

aiknya gelombang laut pada Kamis (17 / 5 / 2007) hingga Jum’at telah menerjang 11 provinsi di sebagian Nusantara, dan telah meluluhkantakkan ratusan rumah, kafe, serta perahu nelayan.

Parluhutan Manurung, Kepala Bidang Gaya Berat dan Pasang Surut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), berpendapat bahwa bencana tersebut merupakan dampak superposisi dari beberapa fenomena alam, yaitu pengaruh gaya tarik Mayahari dan Bulan terhadap Bumi, adanya gangguan cuaca, dan arus laut (Kompas, 19 / 5 / 2007). Ketika terjadi puncak gaya tarik, maka massa air di permukaan Bumi akan tertarik yang disebabkan konstelasi Bumi, Bulan, dan Matahari dalam satu garis lurus (ini berulang 18,6 tahun sekali) dengan maksimum amplitudo (puncak) gelombang yang selalu terjadi di pantai.

Pada hari dan dalam Harian yang sama, Manajer Badan Penilaian dan Penerapan Teknologi Sistem Geologi dan Laboratorium Mitigasi Bencana Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Fadli Syamsuddin mengatakan, penyebab paling mungkin kejadian tersebut adalah adanya Gelombang Kelvin, yakni gelombang yang menjalar di ekuator akibat fase transisi angin di ekuator dari timur ke barat (yang terjadi pada Mei-Juni dan November-Desember setiap tahun) yang memunculkan anomali angin. Karakteristik gelombang tersebut di utara ekuator menjalar di kiri daratan, dan pada selatan ekuator menjalar di sebelah kanan daratan.

Mengapa maksimum amplitudo (puncak) gelombang selalu terjadi di pantai? Itu tidak usah dikaitkan dengan sesajian yang sering dilakukan di pantai. Yang jelas, Parluhutan dan Fadli terkesan terperangkap dalam pola pikir mempersalahkan alam sebagai penyebab. Suatu keterjebakan pada agenda sekularistik yang memisahkan sains (fenomena alam) dari agama (aspek teologis). Padahal premis “keseimbangan” (keadilan) dalam penciptaan ini juga telah banyak diajarkan dalam berbagai mazhab filsafat. Bahkan kitab suci Al-Qu’ran pun telah menyatakan, “Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikian ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah (‘garis edar’ atau ‘lintasan orbit’), sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidakkah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (QS 36 : 38-40).

Jika ditransformasikan dalam bahasa ilmu fisika (Hukum Grafitasi Newton), ayat-ayat Al-Qur’an tersebut akan menjadi lebih sederhana:

m1. m2

F = G ---------

R2

di mana, F = Gaya tarik-menarik (dan tolak-menolak) antara

planet yang satu (bumi) dengan planet lainnya.

m1 dan m2 = Massa planet yang satu dan massa plenet lain-

nya (bumi).

G = Konstanta grafitasi bumi

R = Orbit planet lain pada jarak tertentu dari pusat

bumi.

***

PERTANYAAN yang patut kita ajukan buat para saintis sekular (?) adalah: Mengapa terjadi perubahan (pelemahan) “konstanta gravitasi bumi” yang kemudian menciptakan superposisi planet-planet (perubahan “R”) dan konstelasi bumi, bulan, dan matahari dalam satu garis lurus? Bukankah Al-Qur’an telah mengingatkan, “Kerusakan di bumi adalah akibat ulah manusia”? Dan bahwa, “……Ia (Tuhan) menciptakan segala sesuatu kemudian mengaturnya dengan peraturan yang pasti.” (QS 25 : 2). Kemudian, Allah juga berfirman, “Katakanlah: Perhatikanlah olehmu apa yang ada di langit (planet-planet lainnya) dan apa yang ada di (planet) bumi. Tanda-tanda dan peringatan-peringatan itu tidak akan berguna bagi golongan manusia yang tidak percaya.” (QS 10 : 101).

***

DALAM konteks keduniawian, bukankah kebijakan-kebijakan politik (ideologi) pembangunan dunia selama ini telah menciptakan perusakan lingkungan hidup dengan aneka derivatnya seperti pemanasan global (global warming), efek rumah kaca (green house effect), dan superposisi bumi yang menciptakan gelombang laut itu? Atau --- dengan malu-malu kucing --- kita bisa saja telah menempatkan “sains” sebagai “agama baru” (mungkin tidak sama dan sebangun dengan gerakan “New Ages”), dan menggantikan peran “ilmu”. Bisa jadi, tanpa sadar, sains yang mereka muliakan sudah tidak lagi berada dalam zona netral (comfort zone) dan oleh karenanya telah terkooptasi ideologi tertentu, katakanlah ideologi pasar bebas atau totaliterisme pasar (neoliberalisme) yang mengangkangi bola bumi ini [terkecuali Iran, Lebanon Selatan, Venezuela (?), Kuba (?), dan Bolivia (?)], bahkan mulai melirik planet-planet lain karena munculnya keyakinan mereka bahwa kelak bumi tak lagi mampu menopang kebutuhan (tuntutan) manusia yang serakah dan terus beranak-pinak tanpa perencanaan dan startegi pemberdayaan.

Karena itu, kita menolak pendapat Daniel Bell bahwa zaman wacana ideologi telah berakhir (the end of ideology). Juga seharusnya kita lepeh-kan saja gagasan Theodore Adorno tentang deideologisasi filsafat.

Mungkin saja betul alur berpikir Hannah Arendt bahwa ideologi melampaui batas sains (pseudo science) dan filsafat (pseudo philosophy). Tetapi ia tidak sepenuhnya benar ketika mengatakan setiap ideologi memiliki unsur totaliter dan akan berkembang penuh bila ada gerakan totaliter yang mendukungnya.

Jika kita sepakat bahwa setiap ideologi tidak netral karena bergantung pada siapa yang merumuskan (ideologi) dan memperjuangkannya, bagaimana jika Sang Ideolog memiliki keadaban dan sense of humanity yang tinggi? Lagipula, bagaimana validitas pernyataan bahwa ideologi melampaui batas filsafat sementara ideologi didasarkan pada suatu filsafat tertentu (meski ada pula yang didasarkan pada ajaran agama)?

Akal waras kita pun akan menolak tesis bahwa ideologi menempatkan identitas sebagai sesuatu yang tidak tetap atas dasar argumen, setiap individu --- yang terikat dalam suatu ideologi --- selalu berinteraksi sehingga senantiasa berubah. Bahkan, menurut mereka, pada hakekatnya dalam interaksi tersebut yang terjadi adalah melenyapnya identitas, termasuk juga identitas ideologi. Bagi kita, yang sedikit belajar logika ilmu kimia, bagaimana mungkin identitas gas hidrogen (H2) dan oksigen (O2), misalnya, bisa sirna total tatkala membentuk senyawa air (H2O)? Bukankah dengan proses atau mekanisme reaksi balik (reversible reaction) senyawa air akan dapat kembali membentuk hidrogen dan oksigen?

Oleh karena itu, “ketidaktetapan” (ideologi) yang mereka maksudkan lebih tepat bila dilabelkan pada domain “strategi” dan “taktik” yang natabene merupakan instrumen-instrumen ideologi, dan penerapannya bersifat periodik dan kondisional.

Semoga saja para saintis dengan rendah hati bersedia terus belajar agar tidak selalu terperangkap dalam aquarium penyedap mata para kapitalis (neoliberalisme).

***

BERPIKIR ideologis adalah berpikir secara struktural (tidak parsial atau ad hoc)-kultural dan konsepsional. Itu berarti harus ada visi dan misi berikut program jangka pendek dan panjang. Sayangnya, itu belum tercermin dalam tugas-tugas abdi negara di negeri ini. Tidak heran, dalam kejadian gelombang tinggi pada 18 Mei (2007) lalu, para nelayan di Kedonganan, Jimbaran, Bali menyatakan mereka sebelumnya tidak mendapatkan peringatan cuaca dari pihak berwenang (Kompas, 19 / 5 / 2007). Lalu untuk apa peralatan pemantau alam yang dibeli dari pajak rakyat (nelayan) itu?

Cara-cara penanganan masalah (bencana) di negeri ini semakin menegaskan bahwa sebagian besar petinggi kita sudah terperangkap dalam parsialitas yang merupakan produk pengkerdilan pemikiran oleh ideologi neoliberal. Sosok lain dari parsialitas itu --- di antaranya --- adalah ketidakmampuan berpikir alternatif atau imajinatif. Dan itu berarti lebih doyan bertindak reaktif atau “over reactive”. Jangan heran bila ada kelompok yang begitu kelabakan ketika ada permintaan dari DPR dan sebagian rakyat agar Presiden SBY memberikan keterangan terkait dengan dukungan Pemerintah RI terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 tentang pengetatan sanksi (nuklir) kepada Iran. Atau juga sikap reaktif kelompok yang disebut sebagai pakar ketika baru-baru ini ada mobil yang terjun bebas dari lantai 6 gedung parkir pertokoan ITC Permata Hijau (Kebayoran Lama, Jakarta Selatan) karena diduga gedung parkir tersebut tidak dilengkapi dinding pengaman berstruktur beton.

***

JIKA China mampu mengambil manfaat dari globalisasi, seraya mengatur iramanya, Indonesia malah sibuk bereaksi dengan terus mabuk menari --- bak topeng monyet --- di tengah tabuhan genderang para penguasa dunia (para Mr Neolib) yang menggunakan kedok globalisasi. [**]

_____________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL. Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com)pada tanggal 17 Agustus 2007.

Undang-Undang Keamanan Nasional dan Pemerintah Sebagai Sumber Ancaman Bagi Keamanan Negara

(PolitiQ --- No. 6)

“Pemerintah harus mampu memenuhi janjinya, terutama untuk menyejahterakan rakyat. Jika itu gagal, bukan tidak mungkin justru pemerintah yang menjadi sumber ancaman bagi keamanan negara,” demikian Rektor Universitas Gadjah Mada Sofian Effendi, seusai mengikuti pertemuan rektor universitas negeri dan swasta se-Indonesia dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono (Kompas, 21 / 2 / 2007). Lebih lanjut Sofian menyatakan, kemiskinan, pengangguran, dan kesengsaraan rakyat berpotensi mengancam keamanan negara, terutama jika pemerintah tidak segera bisa mengatasi atau meyakinkan rakyat bahwa pemerintah selama ini sudah berbuat sesuatu. Kalau rakyat melihat pemerintah gagal membuktikan janjinya, itu dapat memicu kekecewaan dan kemarahan. Kondisi itu rentan dimanfaatkan berbagai kelompok, terutama yang beraliran ekstrim.

Selain itu, Sofian juga mengingatkan, tak hanya dipengaruhi untuk melakukan kekerasan, rakyat yang kecewa juga sangat rentan dimanfaatkan untuk menjatuhkan pemerintahan. “Indeks yang dipakai patokan di negara mana pun adalah tingkat kesengsaraan, yang terdiri dari kombinasi tingkat inflasi dan angka pengangguran. Kalau kita lihat, tingkat kesengsaraan di Indonesia kini mencapai 30 persen,” ujar Sofian.

Jika persentase itu terus naik sampai 45 persen, Sofian memastikan sulit meyakinkan rakyat bahwa pemerintah sudah berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah itu. Ini diperburuk kemiskinan yang bertambah dan bencana yang silih berganti. “Kondisi seperti itu saya lihat justru menjadi ancaman bagi keselamatan negara selain ancaman yang bersifat fisik,” tambah Sofian.

***

Jurnal DPD Plus DIGITAL (Forum SPTN) Nomor 6 sudah memuat “Dialog Imajiner Dengan Jenderal Reformis” tentang “Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional” (UU Kamnas) versi pemerintah. Dengan pernyataan Sofian Effendi tersebut kita mau bertanya, dari segi realitas obyektif, mana yang potensinya lebih besar menimbulkan ancaman besar, obyek-obyek yang diatur (diwaspadai) dalam RUU Kamnas itu ataukah ancaman yang ditimbulkan dari pihak pemerintah sendiri akibat ketidakmampuannya mengatasi pengangguran dan kemiskinan massal (struktural)?

Dalam konstitusi sudah diatur tentang tugas negara dalam mensejahterakan rakyat (lihat Pasal 33 dan 34 UUD 1945). Dan juga pemerintah telah membuat sejumlah undang-undang, peraturan, ketetapan, dan instruksi, juga aneka program seperti revitalisasi pertanian, atau berjanji hendak menerapkan kebijakan yang lebih tegas. Nah, kalau semua itu tidak bisa dipenuhi, apa sangsinya? Pemerintah bisa saja berdalih bahwa mereka bukan tidak mampu, tapi “belum” mampu karena adanya sejumlah kendala, misalnya akibat hambatan teknis atau faktor alam. Tapi, apakah perlu dibuat undang-undang khusus yang mengatur mekanisme untuk menguji kebenaran setiap pembelaan diri (apologi) pemerintah? Atau apakah itu perlu diatur dalam konstitusi, sehingga urgensi amandemen ke-5 UUD 1945 bukan saja timbul dari tuntutan tentang perlunya penguatan sistem parlemen dua kamar (dari soft bicameralism menjadi strong bicameralism) seperti yang gencar didesakkan oleh kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saat ini? Ataukah apa pun kesalahan pemerintah --- baik karena kelemahan (kesalahan) maupun faktor lain yang sulit dihindari ---cukup diselesaikan melalui mekanisme Pemilu, sehingga kalau rakyat menganggap pemerintah tidak becus mengurus negara, maka ekspresi maksimal mereka cukup dengan tidak lagi memilih individu-individu (dalam pemerintahan) yang dianggap tidak bertanggung jawab dalam mengemban amanat menjalankan roda pemerintahan. Dengan begitu rakyat harus terus mempertebal rasa “sabar”.

Masalahnya, seandainya benar analogi kita bahwa kekeliruan pengendalian republik ini mirip dengan kesalahan seorang sopir yang membawa mobil (baca: angkutan umum) secara ugal-ugalan atau belum memenuhi syarat untuk menyopir di jalan raya, apakah para penumpang mobil (baca: rakyat) itu cukup mempertebal rasa sabar mereka dan terus berdoa moga-moga bisa tiba di terminal tujuan (baca: Pemilu) meski sudah dalam kondisi sempoyongan dan traumatik, bahkan jantungnya terasa mau copot? Dan apakah kesabaran seperti itu perlu dipupuk mengingat ada anjuran dari salah seorang penumpang mobil (baca: Ustadz selebriti) --- yang duduk manis di dekat sopir --- bahwa “kesabaran adalah sebagian dari iman” (assabr nisful iman) atau “sesungguhnya Tuhan beserta orang-orang yang sabar” (innallaha ma’assabirin)? Kita memang sering menyandera diri dengan pilihan-pilihan kita. Dan konyolnya, pilihan-pilihan tersebut --- agar kelihatan shahih alias mutawattir --- sering diberi justifikasi dengan lebel-lebel keagamaan. Matilah kita! [**]

_______________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL. Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.

Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus DIGITAL No.12 / Tahun Ke-1, 21 Februari 2007 (DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).

Roger Waters: George W Bush Kurang Waras?

(PolitiQ --- No. 5)

“Oh George! Oh George! Pendidikan Texas pasti membuat kamu kurang waras sejak kecil.” Demikian sepenggal lirik lagu leaving Beirut yang dilantunkan Roger Waters dalam konser The Dark Side of the Moon di Hongkong (China), 15 Februari (2007) lalu, seperti dilaporkan Budiarto Shambazy dalam Harian Kompas (21 / 2 / 2006).

Selain Presiden AS, George W Bush, Waters juga mengkritik Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, “Jangan atas nama saya, Tony, Anda pemimpin perang yang hebat / Teror tetap teror, tergantung siapa yang mengartikannya / Kini kita semua seperti Genghis Khan, Anak Paman Sam.”

Yang membuat kita tersenyum simpul karena --- pada konser tersebut --- setiap kali Waters melantunkan lirik-lirik anti Presiden AS George W Bush dan PM Inggris Tony Blair, yang dihiasi film pendek, strip komik, atau boneka babi raksasa yang terbang kemana-mana, hadirin berteriak dan bertepuk tangan tanda setuju. Dan saat Waters menyanyikan The Fletche di monitor raksasa terpampang foto tiga “teroris” internasional, yakni Osama bin Laden, Bush, dan Blair. Ini suatu pendidikan politik yang sangat berharga tentang kekonyolan AS dan Inggris yang menyerbu Irak.

***

DULU, ketika masih duduk di bangku SD kita diajarkan tentang Texas yang dihuni cow-boys dan para pengusaha perminyakan. Maka, orang segera mengaitkan siapa pun yang berasal atau dibesarkan di Texas dengan perilaku cow-boys yang ugal-ugalan dengan pistolnya, atau pengusaha minyak yang serakah mencari ladang-ladang minyak baru di berbagai belahan bumi. Kalau para Abang minyak di negeri kita (dulu) keluar masuk gang dengan “kucuran peluh” untuk menjajakan minyak tanah, maka para borjuiz (lumpen borjuasi) perminyakan dari Texas itu sering “memeras keringat” rakyat di daerah-daerah yang mereka jadikan sebagai tambang (minyak). Tengok saja kezaliman mereka meng-kadali kontrak bagi hasil untuk proyek-proyek tersebut.

***

KARENA Roger Waters memberikan julukan tambahan “kurang waras” bagi anak Texas yang bernama George W Bush itu, semakin mahfum-lah kita menyaksikan situasi dunia terus dalam kondisi gawat darurat dan kecemasan kolektif. Anehnya, masih juga ada sekelompok orang yang menganggap diri waras (terpelajar) mengidolakannya sebagai tuan besar dan dipatuhi berbagai usulannya tanpa reserve, seperti mentaati advis dukun. George W Bush mereka dandani dengan gincu norak yang bernama“ soft power”. Kita harus dukung (sami’na wa ato’na) program soft power-nya Mr Bush karena ia akan membawa kesejahteran lahir (dan bathin) alias baldhatun tayyibatun waAmerika ghafur, begitu mantra yang mereka rapalkan bahkan tatkala nangkring di toilet. Seakan-akan, di dunia ini, tanpa Amerika Serikat, hidup kita akan menjadi najis atau gembel berkurap. Padahal, Iran, Suriah, Venezuela, dan Bolivia mampu menunjukkan bahwa justru mereka bisa eksis tanpa germo yang bernama (pemerintahan) Amerika Serikat itu. Lalu, apakah para pemuja Mr Bush itu layak disebut “abnormal plus”?

Kendati demikian, dari perspektif teori komunikasi, orang --- apalagi politisi atau pemimpin --- yang “kurang waras” (politisi atau pemimpin abnormal) pastilah memiliki penggemar karena sugesti yang terus-menerus diinjeksikan media massa yang konon sengaja ada yang dibayar. Dan rekayasa pencitraan (impression management) seperti itu lebih marketable untuk aneka obyek atau kejadian yang abnormal. Semakin abnormal suatu obyek atau kejadian yang akan diberitakan, makin tinggi nilai beritanya. Tengoklah berita-berita atau aneka liputan khusus di layar kaca kita. Maka, benarlah apa yang dinyatakan oleh Charles A. Dana (1882), “When a dog bites a man that is not news, but when a man bites a dog that is a news” (jika seekor anjing menggigit seseorang itu bukan berita, tapi kalau seseorang menggigit seekor anjing itu baru berita).

Dari perspektif budaya Jawa mungkin aktor-aktor abnormal itulah yang akan terus eksis dan menjadi pelakon utama teatrikal di zaman edan seperti saat ini. Sebagaimana diketahui, dalam zaman edan, semua serba terbalik. Yang berkapasitas calo memaksakan diri jadi politisi, tukang catut berlagak pengusaha, tukang intip bertingkah sok pengamat, pelanggar undang-undang belagu kayak perumus undang-undang, yang hobinya mempertontonkan aurat di kamar-kamar hotel sok beradab menggunakan pakaian perlente di mimbar-mimbar atau rapat-rapat khusus, yang bermental kerupuk petantang-petenteng bak jagoan tengik, yang berperilaku seperti buaya darat berlagak kayak moralis, yang celana dalamnya dijejali hulu ledak nuklir malah menuding pihak lain menyembunyikan senjata nuklir, yang berperilaku cow-boy berlagak ala penegak demokrasi atau HAM, dan seterusnya. Singkatnya, semua serba terbalik, karena makhluk-makhluk aneh itu hidupnya seperti martabak yang suka dibolak-balik.

Lalu, pantaskah pengurusan bumi ini kita serahkan kepada mereka? Jawabannya silahkan simpan di kantong masing-masing atau dibarter dengan “martabak” di “tahun babi” yang dingin ini (karena banyak banjir), meski Waters telah lebih dulu membarterkannya dengan menampilkan secara simbolis boneka “babi raksasa” tatkala ia melantunkan lirik-lirik yang anti Presiden AS George W Bush dan PM Inggris Tony Blair. [**]

_______________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL. Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com)pada tanggal 17 Agustus 2007.

Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus DIGITAL No. 12 / Tahun Ke-1, 21 Februari 2007 (DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).

Ekonomi Pasar Bebas dan Politik Perberasan Nasional

(PolitiQ --- No. 4)

“Pemerintah akan bersikap terbuka dalam penetapan kebijakan pangan dan tidak akan terpaku dalam ideologi yang menutup semua keran impor atau ekspor,” demikian pernyataan Menko Perekonomian Boediono (Kompas, 30 / 12 / 2006). Ditambahkan, Indonesia akan mengekspor beras pada saat pasokan berlebih dan akan mengimpor jika stok di dalam negeri menipis.

Forum SPTN mencatat, komponen biaya terbesar dalam budidaya padi terletak pada harga bibit, sementara untuk pupuk hanya berkisar di bawah 20 persen. Nah, dalam era bioteknologi (transgenic technology) dan globalisasi kini, bukankah peluang pengusahaan pembibitan itu akan lebih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar dunia (multinational corporations atau transnational corporations --- MNCs / TNCs) yang didukung oleh pusat-pusat riset bioteknologi yang mereka miliki, dan olehkarenanya merekalah yang akan meraih keuntungan terbesar?

Kemudian, dengan terus berlanjutnya defisit pasokan gas pada industri-industri pupuk kita (seperti PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Kaltim), bukankah itu akan semakin memperberat petani karena akan terus terjadi kenaikan harga pupuk? Di tambah lagi dengan rusaknya infrastruktur irigasi akibat banjir pada musim hujan seperti saat ini, dan mengeringnya sungai-sungai serta bendungan untuk irigasi (akibat illegal logging) pada musim kemarau nanti, membuat kita bertanya-tanya tentang relevansi pernyataan Boediono perihal kemungkinan mengekspor beras (secara nasional). Bukankah pernyataan seperti itu rawan terperangkap dalam politisasi bahasa, seperti sering dipraktikkan oleh rezim Orde Baru di masa lalu? Akal sehat kita masih bisa menerima kalau dikatakan bahwa Indonesia akan mampu memenuhi sendiri kebutuhan berasnya jika didukung oleh kebijakan politik perberasan yang pro-petani (pro-rakyat). Salah satu buktinya adalah ditolaknya beras impor pada beberapa daerah karena kelebihan stok yang dihasilkan petani lokal. Boediono bisa saja memberikan contoh China dan Jepang yang masih tetap mengimpor beras untuk mengamankan pangannya; dan bahwa mempermasalahkan ekspor atau impor beras dalam era globalalisasi ini adalah membuang energi.

Kita yakin Boediono paham betul bahwa kebijakan impor beras oleh China dan Jepang itu (kalaupun benar) merupakan salah satu dari mata-rantai kebijakan pembangunan komprehensif kedua negara tersebut. Artinya, bukankah lebih fair jika Boediono juga mengungkapkan katup-katup pengaman yang telah diciptakan China dan Jepang dalam rangka meredam turbulensi ekonomi yang ditimbulkan oleh serbuan pasar bebas? Sekadar secuil contoh, China tetap mempertahankan BUMN-BUMN strategis yang berjumlah ribuan seraya terus memperbaiki dan memberdayakan kinerjanya. Dan yang paling penting, China tetap mengandalkan ketangguhan sektor riil sehingga stabilitas finansial yang dicapai menapak pada fundamental yang lebih kokoh. Karenanya, kalaupun mereka mengimpor beras, “kedaulatan pangan” mereka tetap terjaga karena antara lain ditopang oleh “kedaulatan finansial”.

Bagaimana dengan Indonesia? Bukankah kondisi finansial kita terus dibiarkan untuk dipermainkan oleh invisible hand para spekulan atau makelar yang ditopang oleh kelompok fundamentalis teknokrasi pasar (bebas)? Padahal kita telah sepakat bahwa Indonesia harus dibentuk dan dibangun berdasarkan ciri dan jati dirinya yang khas, dan oleh karenanya tidak dibiarkan terbentuk sebagai efek sampingan --- apalagi anak sah --- dari kinerja ekonomi pasar bebas (globalisasi liberal)? Kalaupun globalisasi (ekonomi pasar bebas) itu tidak bisa kita hindari --- apalagi kita telah menandatangani Agreement on TRIMs (Agreement on Trade Related Investment Measures --- yang mencakup GATT dan WTO) --- bukankah lebih elok dan bermartabat jika kita bisa memanfaatkannya untuk menopang terwujudnya cita-cita nasional serta amanat penderitaan rakyat, dan bukan sebaliknya membiarkan punggung kita ditunggangi atau diseterika oleh makhluk kadal yang bernama “globalisasi” atau “neoliberal” itu? Dan yang terpenting, untuk menghadapi kadal, bukankah lebih tepat menggunakan strategi buaya tanpa harus menjadi buaya, apalagi “buaya darat”? [**]

_______________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL. Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.

Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus DIGITAL No. 5 / Tahun Ke-1, 3 Januari 2007 (DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).

Efektifkah Sanksi Ekonomi DK-PBB Atas Iran?

(PolitiQ --- No. 3)

E

fektifkah sanksi ekonomi Dewan Keamanan PBB --- terkait isu nuklir --- yang dijatuhkan kepada Iran hari Sabtu 23 Desember (2006) lalu? Jawabannya gampang-gampang susah. Sanksi itu mungkin saja efektif karena disepakati seluruh anggota Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara; sehingga --- jika kelak benar-benar konsisten dilaksanakan dan terbukti efektif --- dampak negatifnya akan bereskalase luas. Apalagi itu mempertaruhkan kredibilitas PBB sebagai institusi dunia, dan juga Amerika Serikat (beserta sekutunya) sebagai negara adidaya (?). Seandainya sanksi itu tidak serius atau tidak bisa dikontrol konsistensi pelaksanaannya, maka wibawa AS --- yang menjadi mandor dalam konspirasi itu --- akan semakin anjlok seperti ikan pepes basi, dan itu bisa saja kemudian akan dijadikan sebagai faktor pendorong (accelerator factor) bagi Iran, Suriah, Hisbullah, Jihad Islam, dan Hammas untuk mempreteli atau meng-khitan-i setting and hidden agenda AS di Timur Tengah.

Jika skenario ini benar, yang paling merinding adalah Israel, sebab baginya, Iran merupakan ancaman terbesar dan oleh karenanya segala faktor yang berpotensi memperkuat wibawa dan pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah harus dipangkas sejak awal. Dan Israel menganggap proyek nuklir Iran sebagai faktor utama yang dimaksud.

Akan tetapi banyak pihak yang skeptis dengan keberhasilan sanksi tersebut (bahkan cenderung dianggap sebagai gertak sambal) mengingat dalam dunia yang dikangkangi ideologi neoliberalime (ultrakapitalisme) seperti saat ini, yang paling menentukan segalanya adalah uang atau “fulus”.

Salah satu adagium yang terkenal dalam praktik kapitalisme: “Ada uang Abang disayang, tidak ada uang Abang di-jewer”.

Maka, jangan heran ketika Iran dijatuhi sanksi ekonomi dan militer oleh AS sejak Revolusi Islam tahun 1979, justru AS sendiri yang melanggar sanksi itu di tahun 1980-an dengan diam-diam menjual senjata kepada Iran dalam skandal yang disebut Iran-Contra. Penjualan senjata itu adalah untuk mendapatkan dana yang akan disumbangkan --- oleh AS --- kepada gerilyawan Contra di Nikaragua, Amerika Latin. Kendati sanksi tersebut masih berlaku hingga sekarang, pengaruhnya praktis tidak terasa bagi Iran (mungkin sekadar ibarat gatal-gatal kecil di celah jari kaki), sebaliknya justru Presiden AS Ronald Reagen jatuh --- bak nangka busuk --- akibat skandal tersebut.

Jangankan Iran, Irak saja semasa kekuasaan Saddam Husein juga pernah dijatuhi sanksi ekonomi, tapi penjualan minyaknya (Irak) tetap saja berlangsung melalui pasar gelap (black market). Tentu tak sama dengan Irak, negara yang menerapkan sistem pemerintahan Wilayat-ul Faqih itu (Iran) sudah terlanjur mesra menjalin kerjasama proyek-proyek raksasa strategis dengan sejumlah negara di antaranya Rusia, China, dan beberapa negara Barat (Eropa), sehingga AS tidak akan mudah mendepak negara-negara tersebut dari rangkulan Iran. Sekadar catatan, hingga saat ini China sangat mengandalkan pasokan minyak dari Iran untuk menjamin kebutuhan industrinya. Itu berarti jika pasokan minyak terganggu, industri dan roda perekonomian China akan mengalami stagnasi besar yang bermuara pada ketidakstabilan sosial-politik, bukan saja di dalam negeri China sendiri tapi juga di negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi tradisional dengannya, seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dapat dibayangkan, berapa juta pengangguran yang akan ditimbulkan akibat penerapan sanksi (ekonomi) konyol itu.

Dari uraian di atas kita meragukan efektifitas sanksi ekonomi atas Iran itu. Mungkin bagi Iran sendiri akan menertawakannya karena mereka paham betul hadist Nabi saw bahwa manusia rawan terperosok pada tiga hal: perempuan, tahta (jabatan untuk tujuan duniawi semata), dan harta (uang). Dan kelemahan neoliberalisme yang menyembah uang itu pasti akan digunakan oleh Iran untuk memperkuat perjuangan menegakkan keadilan. Dalam hal ini, mungkin Iran akan kembali menggunakan modifikasi strategi senjata makan tuan (seperti yang pernah dipraktikkan dalam kasus Iran-Contra) untuk memperolok-olok sanksi ekonomi tersebut.

***

SEANDAINYA sanksi ekonomi atas Iran tidak efektif, apakah akan beranjak menjadi sanksi militer? Pertanyaan ini pun gampang-gampang susah untuk dijawab. Jika sanksi militer tidak diberlakukan (seandainya kelak terbukti sanksi ekonomi tidak efektif), maka wibawa AS dan sekutunya --- termasuk DK-PBB --- akan semakin anjlok. Bahkan AS akan menganggap dominasinya di kawasan Timur Tengah akan menjadi goyah seiring dengan menguatnya harga diri dan rasa percaya diri (self convidence) Iran, berikut para koleganya.

AS pun akan semakin dipusingkan dengan rengekan anak emasnya (yang sekaligus dianggapnya sebagai penyangga --- buffer state --- di Timur Tengah) Israel karena anak ini semakin merasa merinding membayangkan terjangan rudal Shahab-3 Iran yang mampu menjangkau Tel Aviv.

Sebaliknya, kalau sanksi militer terpaksa harus dipilih, AS tentu sudah mempertimbangkan konsekuensi seriusnya. Melalui departemen khusus yang mengkaji tentang Iran dan Islam Syiah yang ada dalam struktur CIA, AS pasti paham betul perbedaan antara Syiah di Irak dan Syiah di Iran. Kendati keduanya mayoritas sama-sama menganut mazhab Syiah Imamiah, namun militansi keduanya sangat berbeda. Dari perspektif historical background hal itu dengan mudah dipahami dalam beberapa rentetan kejadian menjelang syahidnya Imam Husein as --- cucu kesayangan Rasulullah saw --- di Padang Karbala, khususnya pada momen di Kuffah. Ketegaran Syiah Iran juga bisa kita saksikan pada kekokohan kepribadian pemuda Iran (Persia) Salman al-Farisi, yang oleh Rasulullah saw dijadikan sebagai salah seorang sahabat sejati. Namun yang paling penting adalah bahwa --- terkait dengan penjabaran makna ayat Qur’an Surah al-Jumu’ah ayat 3 --- Rasulullah saw pernah bersabda: “Andaikan iman terletak di bintang Tsurayya (bintang Kejora), orang-orang dari bangsa Salman ini (maksudnya: Iran) akan dapat menggapainya” (lihat hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Alu’lu Wal Marjan jilid II, juga oleh at-Turmudzi, dan an-Nasai).

Apakah hal itu pula yang antara lain mendorong Imam Ali (karamallahu wajhah) menikahkan puteranya, al-Husein, dengan Syahbanu, salah seorang puteri Raja Persia / Iran, yang keturunannya kini banyak menjadi ulama di Iran? Wallahu a’lam. Yang jelas kalau AS dan sekutunya menyulut api peperangan di Iran, yang pertama akan terbakar adalah Teluk Persia, khususnya Selat Hormuz. Sekadar catatan, melalui selat ini 30 hingga 40 persen pasokan minyak dunia dilewatkan, dan satu pulau strategis di tengah-tengah Teluk Persia adalah Pulau Abu Musa yang dijadikan salah satu pangkalan Angkatan Laut (AL) Iran yang armada lautnya dilengkapi sejumlah kapal selam berteknologi super canggih yang dibeli dari Rusia.

Maka, dapat diprediksi, pada hari pertama AS dan sekutunya melancarkan serangan militer, harga minyak dunia segera akan melambung ke angka sekitar 100 dollar AS per barrel. Dan ini pasti akan menyengsarakan penduduk dunia.

***

Untuk membaca efektifitas gertakan militer AS dan sekutunya, sederhana saja. Cermatilah, kalau para gerilyawan di Irak saja sulit diatasi oleh AS --- dan sekutunya --- apatah lagi dengan menghadapi mobilisasi warga Syiah dan Suni yang anti AS (dan Israel) di seluruh kawasan Timur Tengah. Dan dalam kondisi dipojokkan bisa saja ulama Iran (Wali Faqih) terdorong untuk mengeluarkan fatwa bahwa membasmi tentara AS dan sekutunya identik dengan menggapai keimanan seperti yang ada di bintang Tsurayya, sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas.

Selanjutnya, bagaimana pula mengatasi kemungkinan ribuan speed boat karet (yang dimuati bom, dan tidak bisa dideteksi oleh radar karena “karet” bersifat non-conductor) Pengawal Revolusi Iran yang akan disilewerkan di Teluk Persia seraya menunggu perintah untuk ditabrakan ke lambung-lambung kapal perang AS dan sekutunya. Juga bagaimana mengatasi kemungkinan pesawat-pesawat tempur Iran yang sengaja diterbangkan untuk ditabrakkan ke sasaran musuh, di mana para pilotnya membawa Al-Qur’an sembari melantunkannya bersama-sama dengan melafadzkan shalawat Nabi?

Sebagaimana diketahui, sebelum AS dan sekutunya membombardir Irak, Presiden Irak Saddam Husein menitipkan 250 pesawat tempur “Mirage 2000” (buatan Perancis) kepada Iran dan hingga kini belum dikembalikan (mungkin oleh Iran, ini dianggap sebagai pampasan perang dan sebagai bagian dari kompensasi Perang Iran-Irak di masa lalu). Kalau untuk teknologi nuklir saja Iran berhasil melatih tenaga-tenaga ahlinya, mustahil untuk men-training pilot-pilot --- yang akan menerbangkan pesawat-pesawat Mirage --- itu tidak bisa. Apalagi kebutuhan pilot tersebut sangat urgen bagi Iran karena mereka sudah membeli puluhan pesawat tempur canggih Sukhoi dari Rusia dan telah berhasil membuat modifikasinya untuk diproduksi di dalam negeri.

Sebagai komparasi, gerilyawan mujahidin Hisbullah (Lebanon) saja --- yang konon instrukturnya berasal dari ribuan Pengawal Revolusi Iran --- sudah berhasil membuat sendiri rudal panggul anti tank canggih Mirkova yang diproduksi oleh Israel, dan ini membuat Israel babak belur (dan para jenderalnya geleng-geleng kepala) pada peperangan beberapa saat lalu di Lebanon. Selain itu, besar kemungkinan dinas intelijen seperti CIA dan Mossad (Israel) sudah memperhitungkan bahwa pasca bubarnya Uni Sovyet dan negara-negara Eropa Timur, begitu banyak jenderal dan insinyur (yang bekerja di laboratorium dan industri-industri persenjataan) yang membutuhkan uang. Dan itu mungkin saja dimanfaatkan oleh Iran dengan membeli kemampuan teknologi mereka sekaligus (bukan hanya sekadar membangun pabrik senjata, seperti yang terjadi di banyak negara Dunia Ketiga).

***

TENTU saja kita tidak menghendaki skenario buruk seperti di atas menjadi kenyataan, karena esensi kemanusiaan adalah cinta damai; dan memang kedamaian itu indah. Dan bagi kita di Indonesia, paling hanya bisa berdoa atau ber-istighosah. [**]

_______________________

Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional (Forum SPTN) dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL. Penerbitan tulisan ini adalah dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.

Tulisan ini pernah dimuat dalam Jurnal DPD Plus DIGITAL No. 4 / Tahun Ke-1, 27 Desember 2006 (DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).

Asal-Usil

(Dalam “Asal-Usil” ini, usilan tentang “Konsep Minoritas dan Mayoritas Dalam Islam” dipadukan dengan sorotan atas “Teori Politik Islam”)

B

ila Islam menolak pengabaian nilai-nilai Ketuhanan dalam pembuatan hukum dan perundang-perundangan (lihat QS 5 : 45 dan 47), yang berarti memberikan hak lebih tinggi bagi perealisasian “kehendak Allah SWT”, lalu bagaimana mengsinkronkan beragam pemahaman atas nilai-nilai Ketuhanan itu dari perspektif masing-masing mazhab (teologi atau fiqh) yang ada dalam Islam? Bagaimana pula menepis anggapan bahwa praktik formalisme penerapan nilai-nilai Ketuhanan dalam sistem bernegara akan menjurus menjadi semacam kediktatoran mazhab (agama) yang berkuasa? Mana yang lebih penting, formalisasi syariat (secara total) ataukah objektivikasi syariat dalam hukum nasional / negara, yang berarti syariat --- bersama-sama hukum lain, seperti hukum adat, hukum Barat dan hukum yang disepakati oleh masyarakat --- bisa diterapkan secara kontekstual melalui tahapan penyerapan, verifikasi, dan uji layak untuk menjadi hukum negara? Kemudian, bagaimana membedakan, mana yang disebut syariat dan mana yang tafsir syariat? Apakah tafsir atas syariat harus diperlakukan secara baku atau lentur?

Bila sorotannya diperluas, bukankah penerapan nilai-nilai Ketuhanan itu dapat pula diklaim oleh agama-agama, ideologi-ideologi atau the interest-groups lain? Nah, jika semua pihak diberi hak dan ruang main yang sama, berarti rambunya adalah “demokrasi”. Dengan memilih jalur demokrasi, berarti hanya ada dua sarana yang bisa dipakai untuk memperjuangkan suatu prinsip atau mission (program), yaitu: sarana politik (struktural) dan sarana kultural (yakni melalui sosialisasi apa yang hendak diperjuangkan). Persoalannya, demokratisasi yang menggunakan sarana politik mendapat kritik dari Rene Guenon. “Konsep demokrasi membelenggu hak-hak rakyat dalam borgol kedaulatan kuantita (suara mayoritas),” begitu kata Guenon. Kritik yang sama juga dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal “Transparency International” Emmy Hafild. Emmy menyatakan, “lama-kelamaan rakyat akan menyalahkan demokrasi atas kegagalan elite politik memberantas korupsi.” (“Indonesia Makin Korup Salah Demokrasi?” --- Bara Hasibuan, KOMPAS, 1 November 2003).

Memang betul tidak ada jaminan bahwa praktik berdemokrasi akan mendorong ke arah perbaikan dan keteraturan. Polling yang diselenggarakan pada tahun 1993 mengungkapkan fakta, 39 persen penduduk Moskwa dan St Pettersburg berpendapat bahwa kehidupan yang lebih baik justru didapatkan ketika penguasa komunis berkuasa; dan hanya 27 persen yang mengatakan lebih nyaman di bawah pemerintahan demokratis. Ini dapat ditafsirkan bahwa demokrasi justru menimbulkan sejumlah masalah, bahkan ada masalah-masalah tertentu (baru) yang tidak akan muncul seandainya tidak dipraktikkan demokrasi. [Tetapi bukan berarti komunisme baik atau benar, sebab komunisme sama saja bobroknya seperti kapitalisme (neoliberalisme)].

Fakta menunjukkan, demokrasi tidak jarang melahirkan otoritarianisme (sipil atau militer). Kasus pembatalan hasil pemilu yang dimenangkan oleh Front Penyelamatan Islam (Front Islamique du Salut / FIS) di Aljazair pada masa lalu, penjegalan pemerintahan demokratis Hammas di Palesina oleh negara-negara Barat, dan juga berbagai ketimpangan pada sistem politik demokratis sekularistik di Turki yang didirikan oleh Kemal Attaturk (sejak 1923) dapat dijadikan contoh terbaik. Kendati praktik demokrasi di Turki mendapatkan pujian dari Huntington (1991) dan Bernard Lewis (1993) --- juga Bung Karno --- tapi ummat Islam tahu betapa bernafsunya Attaturk memarjinalkan peran Islam dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara. Ini antara lain terlihat pada dipaksakannya perempuan untuk tidak mengenakan jilbab di tempat-tempat umum, atau juga dirubahnya adzan shalat ke dalam bahasa Turki.

Pertanyaan selanjutnya, jika dalam sistem demokrasi, partai-partai politik dimaksudkan dapat menjadi interest aggregation, mengapa yang banyak terjadi justru sebagai lahan persemaian benih-benih eksklusifisme agama, ideologi, paham kebangsaan, profesi, atau kesukuan? Lalu, mengapa pula setelah dicetuskannya pemerintahan demokratis (seperti di Rusia) banyak muncul bandit-bandit politik --- yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif --- yang melakukan penjarahan kekayaan negara karena tidak yakin bisa tetap bertahan setelah pemilu berikutnya (biasa, penyakit aji mumpung!), atau bahkan memang diniatkan untuk membiayai pemenangan pemilu di masa datang?

Dalam kaitan ini, bukankah benar apa yang dikemukakan oleh Prof Hans Kelsen yang di masa pra-Hitler menulis buku tentang demokrasi, bahwa demokrasi adalah suatu istilah politik yang paling banyak disalahgunakan negara-negara (para elite politik) di dunia?

Tak dapat dipungkiri bahwa agama [bisa juga dibaca: “Kehendak Tuhan” (lawan dari “Kehendak Rakyat”) --- Forum SPTN] tetap memiliki fungsi terbaik bagi kehidupan manusia, seperti diisyaratkan oleh William Durant dalam The Lesson of History. Dan bahwa agama senantiasa hidup di tengah kehidupan ummat manusia sepanjang masa. Suatu hal yang contradictory dengan sekularisme atau juga keyakinan Nietzsche dan Ludwig Feurbach, bahwa Tuhan (agama) telah mati.

Bila demikian, mengapa semua pihak --- tanpa ada yang dikecualikan --- tidak segera membangun kesepakatan bersama (common platform) yang tulus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan yang bersifat universal itu? Mengapa tidak disepakati saja bahwa agenda yang paling mendesak untuk diperjuangkan bersama --- yang menguntungkan semua pihak (mutual benefit) --- adalah penegakkan keadilan (karena ia bersifat universal), di samping mentradisikan praktik bermusyawarah? Bukankah Al-Qur’an sangat menekankan keuniversalan nilai-nilai keadilan itu (QS 4 : 58 dan 5 : 8), dan oleh karenanya ia --- bersama-sama dengan komitmen terhadap kepentingan dan kesejahteraan umum (al-maslahat al-am) yang merupakan representasi dari al-ihsan (performance of good deeds) --- sangat dianjurkan untuk ditegakkan (QS 16 : 90)? Bukankah Al-Qur’an juga sangat mendorong penyelesaian persoalan atau resolusi konflik lewat musyawarah (QS 3 : 159)? Tetapi, agar proses musyawarah berjalan efisien dan efektif, semua pihak yang terlibat selayaknya memiliki kapasitas atau frekuensi berfikir yang seimbang agar tidak “hang” (tulalit). Maka, masyarakat perlu diberdayakan potensi berfikirnya, di mana entry point-nya adalah dengan “membaca” (iqra). Namun, yang diperlukan adalah membaca dengan nama Tuhan (QS 96 : 1), bukan dengan hawa nafsu, misalnya terjebak pada pengkultusan simbol-simbol materialisme, prestiseisme, konsumerisme atau kapitalisme (neoliberalisme), dan sebagainya.

Sesungguhnya, bertindak berdasarkan hawa nafsu identik dengan perilaku tidak rasional yang berarti “mengaburkan” atau “melibatlan misteri” atas suatu kebenaran hakiki (harap dibedakan dari “kebenaran semu”). Jika kita membuka kamus Webster’s New Twentieth Century Dictionary, terlihat bahwa kata “mengaburkan”, “melibatkan misteri”, dan “menjadikan teka-teki” merupakan terjemahan dari kata “mistify”. Dan menurut kamus bahasa Belanda van Dale Handwoordenboek Hedendaags Nederlands, “mistifikasi” diartikan sebagai “penyimpangan dari pakem yang otentik”. Ya, betul, pakem otentik adalah pakem yang didasarkan pada fitrah (QS 30 : 30), dan --- bila mau jujur --- ia berasal dari Allah SWT (QS 3 : 60). Maka, adagium “dari rakyat”, “oleh rakyat”, dan “untuk rakyat” harus dirubah menjadi “dari Allah”, “oleh Allah”, dan “berproses untuk menggapai keridhaan Allah” (inna lillahi wa inna ilaihi rojiun --- QS 2 : 156). Tetapi, ini jangan naïf diartikan sebagai mematikan inisiatif-inisiatif manusia (pada kesempatan lain Forum SPTN akan memuat artikel tentang “ijtihad” --- yang ditulis oleh pemikir Iran, Ayatullah Murtadha Mutahhari --- di mana di situ dapat kita simak betapa Islam sangat menjunjung tinggi berbagai prakarsa atau inisiatif manusia).

Oleh karena itu, mengacu pada logika elementer, sesungguhnya masyarakat konsumeristik yang mengklaim diri paling modern banyak terjebak pada mistifikasi, praktik tebak-tebakan, teka-teki, atau gandrung undian. Suatu bentuk lain dari praktik judi atau “adu nasib” yang sangat dinistakan agama-agama samawi. Sering kita saksikan betapa histerisnya sekelompok orang tatkala menyaksikan penampilan atau mendengarkan artis idolanya. Atau betapa naifnya rakyat memilih tokoh-tokoh politik yang memanipulasi simbol-simbol tertentu, padahal tokoh-tokoh tersebut hanya sibuk membakar kemenyan politik yang aromanya dapat meningkatkan nafsu syahwat politik mereka.

***

KENDATI demokrasi mengandung sejumlah kelemahan, tapi toh juga dipakai dalam Islam. Imam Khomeini (pencetus Revolusi Islam di Iran), misalnya, mengatakan: “Rakyatlah yang memilih seorang sosok atau figur. Rakyatlah yang seharusnya mengatur ketentuan-ketentuan administratif dan urusan-urusan pemerintahan lainnya. Berdasarkan hak-hak asasi manusia, adalah kalian, rakyat, yang mesti menentukan sendiri nasib kalian (Jurnal Al-Huda Vol. 2 No. 4, 2001).

Kemudian, Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi (lahir: 975 M di basrah, Irak) --- seorang ulama bermazhab Syafi’i --- juga menguraikan tentang prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Dalam kitabnya, Al Ahkam Al Shulthoniyah (Hukum-hukum Kekuasaan), ia menguraikan dua cara pemilihan seorang pemimpin (Khalifah atau Presiden), di mana salah satunya adalah dipilih oleh parlemen (ahlul halli wal aqdi). Akan tetapi, sistem pemilihan tidak langsung ini (beda dengan yang digagas oleh Imam Khomeini tentang pemilihan Presiden, yang menekankan sistem pemilihan secara langsung) bisa mereduksi peran politik rakyat. Elite politik yang duduk di parlemen dengan mudah bisa berbuat manipulatif dengan mengatasnamakan rakyat. Dengan kata lain, mereka seakan memiliki kebebasan penuh untuk mengisi (menuliskan) cek kosong yang diberikan oleh rakyat.

Jadi, persoalannya sekarang adalah bagaimana “mur” demokrasi (baca: “Demokrasi Islam”) bisa match dengan “baut” musyawarah (syura) --- meskipun wilayah syura jauh lebih luas dari demokrasi --- agar bisa menopang konstruksi mesin Islam, yang dapat berwujud sebagai tata kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan tata kemasyarakatan global. Nah, dalam konteks ini, bagaimana ulama harus memosisikan diri untuk membangun tatanan seperti itu, mengingat posisi mereka sebagai pewaris Nabi (al ‘ulama warasathul anbiya)?

Sebagai wali [lihat kriteria seorang Wali yang dimuat dalam http // forumsptn-nonislamliberal.blogspot.com (dalam artikel “Islam Liberal?”--- Seri 1)], ulama harus benar-benar membimbing, mendidik, mematangkan atau mendesain masyarakat agar sesuai dengan prinsip-prinsip masyarakat madani (civil society), seperti yang telah diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ulama seperti itu [lihat kriteria “ulama”dalam http // forumsptn-nonislamliberal.blogspot.com (dalam artikel “Islam Liberal?”--- Seri 1 )] tidak hanya cukup memiliki kemampuan esoterik --- karena masyarakat yang dibimbingnya terdiri dari sekelompok manusia yang merupakan makhluk paradoksal [materi ber-rukh (berspiritual) dan rukh bermateri] --- tapi juga kapasitas dzahiriyah (duniawi). Kerangkapan pola kapasitas kepemimpinan --- merujuk pada prinsip the couple existence (QS 36 : 36) --- inilah yang sesungguhnya bisa menempatkan ulama seperti seorang kepala keluarga yang bervisi (dunia dan akhirat), bijak, dan bertanggung jawab.

Nah, bila ulama telah menjalankan fungsi dengan penuh tanggung jawab yang --- antara lain --- didasarkan pada visi, kearifan, dan kebijaksanaan sebagai implementasi dari tawhid dan amanah Kenabian (Nubuwwah), pantaskah masyarakat sebagai anak-anak sah dari institusi ulama bertindak seperti kacang yang lupa akan kulitnya? Sebaliknya, pantaskah ulama membiarkan dirinya menjadi political broker yang dimanfaatkan oleh para petualang politik (politician for rent)? Betulkah ungkapan sejarawan Inggris John EE Dalberg --- yang dikenal sebagai Lord Acton (1834 – 1902) bahwa “power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely” (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang mutlak pasti korup) --- bisa berlaku untuk sosok-sosok ulama yang diidealkan seperti dimaksud?

Harus diakui bahwa problem terbesar ummat Islam saat ini adalah krisis ulama, yang kemudian menjalar menjadi krisis multi-dimensi. Banyak yang mengklaim diri sebagai ulama, tapi miskin inisiatif dalam mengemban amanah Kenabian. Ini bisa disebabkan karena yang mengklaim diri sebagai ulama (atau juga cendekiawan --- ulil albab) belum memenuhi persyaratan utuh --- yakni faqahah, ‘adalah dan qifaah [lihat http // forumsptn-nonislamliberal.blogspot.com (dalam artikel “Islam Liberal?”--- Seri 1 )]--- sehingga kepercayaan diri (self confidence) dan rasa kemuliaan diri (self esteem) untuk mengurus ummat semakin merosot. Akibatnya, terjadilah kesenjangan antara rakyat (ummat) dan ulama. Ummat tidak lagi mencintai ulamanya. Celah inilah yang kemudian dimasuki oleh aneka model kepemimpinan yang bersifat duniawi belaka, yang sering kali ditutupi dengan topeng humanisme, keadilanisme, nasionalisme, kerakyatanisme, atau bahkan spiritualisme yang serba tanggung (pas-pasan).

***

PERAN sentral ulama --- bukan seperti sentralisme dalam komunisme atau fasisme militeristik --- menjadi penting ketika Islam menjadikan politik (lebih tegasnya: “ideologi”, meminjam alur berfikir Ali Syari’ati, intelektual Iran) sebagai instrumen untuk membangun suatu maslahat (jalbul mashlahah) setelah berupaya menghindari kerusakan (dar’ul mafsadah). Masalahnya, siapa yang lebih mengerti perihal haram, halal, atau makruhnya berbagai persoalan atau kasus agar kerusakan bisa dihindari secara tersistem? Bila jawabannya adalah ulama, maka seharusnya perannya pun bukan lagi sekadar ibarat pemadam kebakaran. Maka, dari perspektif ini kita bisa menolak pernyataan Thomas S Kuhn bahwa demokrasi (baca: demokrasi Islam) bukanlah suatu (bagian dari) ideologi, tetapi cara menyeleksi masalah (a way of dealing with problem). Lebih jauh, kita juga layak perdebatkan proyek deideologisasi Adorno, salah seorang tokoh filsuf mazhab Frankfurt.

***

DENGAN peran sentral ulama (maaf: “bukan ulama palsu”) yang mengawal dan membimbing demokrasi, maka efek pembersihan (cleansing effect) yang dimiliki oleh demokrasi itu akan bisa bekerja efektif. Dalam mekanisme demokrasi seperti ini, siapa pun yang dinilai gagal mengemban amanah kepemimpinan dari rakyat pasti tercampakkan, atau terkena penyakit “campak politik”.

Selanjutnya, sistem tersebut bertanggung jawab untuk menjamin selalu menghasilkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Dengan kata lain, demokrasi seperti itu tidak akan memberikan cek kosong untuk seenaknya diisi oleh para bandit-bandit politik yang menyelewengkan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, ulama berkewajiban memberikan bimbingan dan arahan kepada rakyat agar cek kosong itu dipercayakan untuk diisi oleh pribadi-pribadi yang memenuhi persyaratan. Dengan begitu, kekeliruan demokrasi Barat yang telah melahirkan diktator (bengis) Hitler dan Mussolini --- melalui mekanisme pemilu yang cukup fair --- tidak akan terulangi; dan bahwa “democracy” tidak akan menjadi “democrazy”.

***

DARI spektrum pemikiran yang digelar di atas dapat dinyatakan bahwa demokrasi tidak identik dengan vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan). Setiap orang memiliki maqam (kedudukan atau tingkat-tingkat) tertentu di hadapan Allah SWT. Dan yang paling layak serta gigih dalam mengemban amanah Allah adalah pribadi-pribadi yang memenuhi kriteria Wali; atau dengan kata lain ia harus faqahah, ‘adalah, dan qifaah (seperti telah disinggung di atas). Pribadi-pribadi seperti itu akan kelihatan dari amal salehnya di berbagai ranah kehidupan, mulai dari kepeduliannya atas penggusuran tanah, kekerasan terhadap rakyat, otoritarianisme, kemiskinan masyarakat, penyelewengan jabatan, pungutan liar dan korupsi, hegemoni kekuatan global, perjuangan membebaskan al-Quds (masjidil aqsa) secara konkret (bukan hanya sekadar berdemonstrasi atau unjuk rasa), penciptaan rasa damai (nyaman dan aman), dan seterusnya. Dan yang terpenting lagi, dia harus hidup sederhana (menurut ukuran masyarakat bawah) dan melebur serta berjuang bersama masyarakat yang diperjuangkannya.

Ulama demikian tidak akan membiarkan hidupnya terperangkap seperti dalam alur marxisme, di mana lingkungan sosial-ekonomi menguasai ide, sikap, dan perilaku. Dengan kata lain, justru ide, sikap, perilaku, komitmen, perjuangan, dan keyakinan --- untuk tujuan bersama yang adil dan luhur --- ulama seperti dimaksud yang harus memengaruhi lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan, tentu saja, untuk itu ia harus memiliki aura, kharisma atau kewibawaan sebagai refleksi dari ke-tawadhu-an atau watak Ilahiah yang menyatu dalam dirinya.

“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama.”

(QS 35 : 28)

“Kemudian Kitab (Al-Qur’an) itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami

Pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri

mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka

ada (pula) yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan

dengan izin Allah (yakni ulama --- Forum SPTN).

Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar.”

(QS 35 : 32)

Ulama seperti itulah yang mampu menerjemahkan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan saja ilmu dzahir tapi juga ilmu ghaib sebagai modal untuk mengemban misi Kenabian (Nubuwwah).

“Dan dia (Muhammad) bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib.”

(QS 81 : 24)

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib.”

(QS 2 : 3)

“Ulama adalah pewaris Nabi.”

(Al-Hadits)

***

UNTUK menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan, para pendukung teori demokrasi (baca: demokrasi Barat) mengajukan rumusan agar kekuasaan dibatasi melalui sistem negara hukum atau rule of law. Ini dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan menjadi negara kekuasaan. Dan salah satu cara pembatasan kekuasaan adalah melalui mekanisme accountability, yakni pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat --- untuk memerintah --- kepada yang memberi mandat. Persoalannya, bagaimana kalau moral pemberi mandat mudah goyah karena diberi suap, misalnya?

Dalam kaitan ini, perlu dikaji apakah hambatan mekanisme check and balances yang sering kita saksikan, antara lain, disebabkan oleh moral hazard seperti itu? Bila jawabannya, “ya”, maka persoalannya terletak pada “moral” (akhlak). Nah, kalau “Nabi” diutus untuk menyempurnakan akhlak”, maka logikanya --- setelah Nabi --- yang berakhlak adalah pewaris Nabi, yaitu ulama. Maka, kalau ada ulama yang tidak berakhlak (misalnya, tidak sejalannya perkataan dan perbuatannya --- lihat QS 61 : 2), sesungguhnya dia hanyalah sebatas mengklaim diri sebagai ulama; dan tidak pantas untuk dipanuti, apalagi membimbing atau mengawal demokrasi.

***

DARI pemikiran Samuel Huntington bisa ditangkap rumusan bahwa kendati sistem demokrasi tidak ideal, tapi belum tentu sistem lain lebih baik. Merujuk pada rumusan ini, kita patut bertanya, apakah dengan belum idealnya penerapan dan operasionalisasi sistem lain lalu bisa disimpulkan bahwa sistem demokrasi lebih unggul dari sistem lainnya?

Sementara itu, Winston Churchill mengakui bahwa pemerintahan demokratis merupakan bentuk pemerintahan yang “paling buruk” (the worst form of government), namun bentuk lainnya tidak lebih baik dari demokrasi.

Nah, karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sempurna (QS 95 : 4), mengapa hasil karyanya yang paling maksimal di bidang politik (pemerintahan) hanya berkualitas sebatas “paling buruk”, seperti yang dapat kita tangkap dari pernyataan Churchill? Lalu, bagaimana pula sosok hasil karya yang berkualitas “buruk”? Bukankah dengan mengatakan berkualitas “buruk”, secara tersirat kita mengakui adanya kualitas "baik" atau "benar", yang kemudian menjadi “paling benar” tanpa harus menistakan sistem-sistem lainnya? Jika seandainya sistem politik “paling benar” itu ada, adakah hubungannya dengan firman Allah berikut ini?

“Kebenaran itu dari Tuhan, maka janganlah kamu

termasuk orang-orang yang ragu.”

(QS 3 : 60)

Dan, jika kita yakin bahwa Tuhan beserta kita di manapun kita berada, mengapa dalam menata pemerintahan, kita acap mengabaikan prinsip-prinsip atau rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT?

“Dan Ia (Tuhan) itu beserta kamu dimanapun

kamu berada (termasuk ketika Anda sedang nangkring memimpin

rapat di kelurahan, di kabinet, atau tatkala bersidang sambil ngantuk

di parlemen --- Forum SPTN)”

(QS 57 : 4)

Bukankah Allah SWT telah mengatur segala sesuatu --- apalagi untuk manusia yang diciptakan paling mulia --- dengan peraturan yang pasti, minimal dari segi garis-garis pedomannya (guidelines)?

“Dan Ia (Tuhan) menciptakan segala sesuatu kemudian

mengaturnya dengan peraturan yang pasti.”

(QS 25 : 2)

“Dan Kami (Tuhan) telah turunkan kepada engkau (Muhammad)

suatu kitab (Al-Qur’an) sebagai keterangan tentang segala sesuatu

serta sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira

bagi orang-orang yang berserah diri.”

(QS 16 : 89)

Dan jika sistem (demokrasi) yang kita hendaki adalah yang mulia, mengapa kita tidak sandarkan kepada Pemberi Kemuliaan (Allah SWT)?

“Barangsiapa menghendaki kemuliaan maka seluruh

kemuliaan itu ada pada Tuhan.”

(QS 35 : 10)

***

AKAN tetapi, apakah dalil-dalil (hujjah) yang dikemukakan di atas tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan berikhtiar yang telah dianugrahkan Allah SWT kepada manusia? (lihat QS 11 : 61; 53 : 39; 13 : 11; 16 : 90; 17 : 84; 42 : 38; dan 39 : 39).

“………..urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.”

(QS 42 : 38)

“Katakanlah: ‘Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan

kesadaranmu, sesungguhnya aku akan bekerja (pula),

maka kelak kamu akan mengetahui.”

(QS 39 : 39)

Atau, jangan-jangan karena kita terlalu percaya diri (over confidence), maka kita enggan berserah diri kepada Allah (QS 16 : 89) yang kemudian mempersulit diri sendiri.

“Sesungguhnya manusia itu mempersulit diri sendiri dan bodoh.”

(QS 33 : 72)

_______________________

Dikerjakan oleh Aba Zul (La Ode Zulfikar Toresano), Koordinator Forum Studi Politik dan Teknologi Nasional / Forum SPTN dan Pemred Jurnal DPD Plus DIGITAL.

“Asal-Usil” ini diterbitkan dalam rangka menyongsong peresmian Forum SPTN (http://forumsptn-politico-questionnaire.blogspot.com) pada tanggal 17 Agustus 2007.

(DPD = Demokratisasi dan Pemberdayaan masyarakat Daerah).